Sejarah Pendidikan Indonesia

<p style="text-align: justify;">25 November adalah Hari Guru. Karenanya, kita akan menengok teladan yang diberikan tokoh pendidikan terpenting Indonesia. Ki Hadjar Dewantara adalah pendiri Perguruan Tamansiswa dan juga Menteri Pendidikan, Pengajaran dan<br/>Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama.<br/>Nama asli Ki Hadjar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ayahnya, Pangeran Suryaningrat, adalah putra sulung dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam III, raja agung Paku Alaman di Yogyakarta. Sang kakek, Paku Alam III, amat keras menentang penjajahan. Karena itu, ketika ia meninggal pada 1864, Pemerintah Belanda tak menyerahkan tahta kerajaan kepada Pangeran Suryaningrat dan keturunannya. Pangeran Suryaningrat dan keluarga diberi sebuah puri untuk tempat tinggal dan harus hidup di luar istana. Karena hidup di luar istana, Suwardi terbiasa bergaul dengan rakyat jelata.<br/>Namun begitu, sebagai seorang bangsawan, Suwardi tetap diberi kesempatan sekolah di Europeesche Lagere School atau sekolah dasar yang sebetulnya dikhususkan bagi orang Eropa. Pengalaman ini rupanya memberi Suwardi kecil pelajaran tentang ketidakadilan. Ia melihat teman-temannya dari kalangan jelata tak boleh bersekolah, tak seberuntung dirinya.<br/>Memasuki masa dewasa, Suwardi sempat melanjut pendidikannya ke Sekolah Dokter Bumiputera atau STOVIA. Akan tetapi, karena sempat sakit, ia tak pernah menamatkan pendidikan dokternya. Ia kemudian memilih bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar; seperti Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja<br/>Timoer serta Poesara. Lelaki muda ini merupakan penulis handal yang artikelnya dikenal komunikatif dan tajam. Satu lagi ciri khasnya: Ia sangat anti penjajahan, sebagaimana kakeknya. Aktif di Pergerakan Selain aktif di dunia jurnalistik, Suwardi menerjunkan diri dalam organisasi sosial dan politik. Ia tergabung di seksi propaganda Boedi Oetomo dan bertugas menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.<br/>Suwardi ikut mengorganisir kongres pertama Boedi Oetomo di Yogyakarta. Pada 1931, Pemerintah Hindia Belanda<br/>berencana mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis. Kaum nasionalis menolak keras rencana tersebut. Suwardi menulis sebuah kolom yang akan menjadi sangat terkenal, �Als ik een Nederlander was� (Seandainya Aku Seorang Belanda). Ia menulis : �Seandainya aku seorang<br/>Belanda, aku tak akan menyelenggarakan pestakemerdekaan di negeri yang telah kita sendiri rampas kemerdekaannya.�<br/>Akibat kritik pedas tersebut, Suwardi ditangkap dan akan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, dua temannya, yakni Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, memprotes keras rencana tersebut. Akhirnya, mereka bertiga sekaligus<br/>diasingkan ke Belanda. Ketiga tokoh ini kemudian dikenal sebagai �Tiga Serangkai�. Mereka kompak ikut berjuang demi kemerdekaan Indonesia.<br/>Di Belanda, Suwardi bergabung di Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) yang menghimpun para pelajar asal Indonesia.Namun begitu, waktunya lebih difokuskan untuk merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan<br/>belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europeesche Akte, sebuah ijazah pendidikan yang bergengsi. Di bangku kuliah, Suwardi berkenalan dengan gagasan sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori. Ia juga<br/>memperdalam gerakan pendidikan di India, yakni Santiniketanyang dikembangkan keluarga Tagore.<br/>Mendidik Kaum Jelata Setelah enam tahun di Belanda, Suwardi akhirnya diperbolehkan kembali ke Indonesia, pada bulan September 1919. Ia kemudian memilih bergabung ke sebuah sekolah yang dibina oleh salah seorang saudaranya. Ia hendak mempertajam ilmu pendidikannya dengan langsung terjun ke kelas-kelas.<br/>Pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan sekolahnya sendiri, yakni Perguruan Nasional Tamansiswa. Sekolah ini terbuka bagi kaum pribumi yang bukan berasal dari kalangan ningrat. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ia tidak mau lagi menggunakan gelar kebangsawanan. Perubahan nama ini bertujuan membebaskan diriagar dapat dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.<br/>Semboyan pendidikan Tamansiswa adalah �ing Sejarah Pendidikan Indonesia ngarso sung tulodo , ing madyo mangun karso, tut wuri handayani � (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan). Melalui Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara dengan tekun mendidik rakyat Indonesia dari generasi ke generasi agar maju<br/>dan memiliki jiwa-jiwa merdeka.<br/>Ketika Indonesia Merdeka, 17 Agustus 1945, tugas membangun sistem pendidikan di negara yang baru lahir ini�dan terutama memberantas buta huruf�diserahkan kepada Ki Hajar Dewantara. Ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaanyang pertama. Ketika itu, usianya sudah 57 tahun, terbilang tua di antara pemimpin Indonesia lainnya.<br/>Ki Hajar Dewantara meninggal di Yogyakarta pada 26 April 1959. Dua tahun sebelumnya, ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, melalui Surat Keputusan Presiden, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya,2 Mei, dijadikan Hari<br/>Pendidikan Nasional.<br/>Pelajaran dari Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara memiliki hati yang peka. Sejak kecil, meski berasal dari kalangan ningrat, ia mampu memahami ketidakadilan yang dialami rakyat jelata. Pengalaman ini menumbuhkan semangat untuk melakukan perubahan, membebaskan rakyat kecil dari kebodohan dan mengembalikan hak-hak mereka yang dirampas.<br/>Tokoh ini juga dikenal pemberani. Ia berjuang melalui coretan-coretan penanya yang tajam menentang penjajahan. Meski berakibat harus menjalani hukuman pembuangan, Ki Hajar Dewantara tak pernah gentar. Selain itu, ia terus berpikiran positif. Masa-masa di pembuangan dimanfaatkannya untuk menimba ilmu guna kemudian diterapkan ketika sudah bebas kembali.<br/>Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah prinsip pendidikannya, yang sebetulnya adalah prinsip kepemimpinan: � ing ngarso sung tulodo , ing madyo mangun karso, tut wuri handayani �(di depan memberi contoh, di tengah memberi<br/>semangat, di belakang memberi dorongan). Melalui prinsip ini, kita paham bahwa, melalui sekolah-sekolahnya, Ki Hajar Dewantara sebetulnya tengah menyemai pemimpin-pemimpin baru Indonesia.</p>

Sejarah Pendidikan Indonesia

25 November adalah Hari Guru. Karenanya, kita akan menengok teladan yang diberikan tokoh pendidikan terpenting Indonesia. Ki Hadjar Dewantar...

Baca selengkapnya »

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

<p style="text-align:justify;">Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dan pengertian itu yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari.</p><br/>Memang idealnya demikian. Namun apa yang terjadi di era sekarang? Banyak kita jumpai perilaku para anak didik kita yang kurang sopan, bahkan lebih ironis lagi sudah tidak mau menghormati kepada orang tua, baik guru maupun sesama. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa "watak" dengan "watuk" (batuk) sangat tipis perbedaannya. Apabila "watak" bisa terjadi karena sudah dari sononya atau bisa juga karena faktor bawaan yang sulit untuk diubah, namun apabila "watak" = batuk, mudah disembuhkan dengan minum obat batuk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelas hal ini tidak dapat terlepas adanya perkembangan atau laju ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang mengglobal, bahkan sudah tidak mengenal batas-batas negara hingga mempengaruhi ke seluruh sendi kehidupan manusia.<br/><h2><strong>Makna Pendidikan</strong></h2><br/><p style="text-align:justify;">Banyak kalangan memberikan makna tentang pendidikan sangat beragam, bahkan sesuai dengan pandangannya masing-masing. Azyumardi Azra dalam buku "Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi", memberikan pengertian tentang "pendidikan" adalah merupakan suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Bahkan ia menegaskan, bahwa pendidikan lebih sekedar pengajaran, artinya, bahwa pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.</p><br/>Di samping itu, pendidikan adalah suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain menempa fisik, mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka menjadi manusia yang berbudaya, sehingga diharapkan mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia yang diciptakan Allah Tuhan Semesta Alam sebagai makhluk yang sempurna dan terpilih sebagai khalifahNya di muka bumi ini yang sekaligus menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi suatu negara.<br/><h2><strong>Perkembangan Pendidikan</strong></h2><br/><p style="text-align:justify;">Bangkitnya dunia pendidikan yang dirintis oleh Pahlawan kita Ki Hadjar Dewantara untuk menentang penjajah pada massa lalu, sungguh sangat berarti apabila kita cermati dengan saksama. Untuk itu tidak terlalu berlebihan apabila bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memperingati hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ini, sebagai bentuk refteksi penghargaan sekaligus bentuk penghormatan yang tiada terhingga kepada para Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Nasional. Di samping itu, betapa jiwa nasionalisme dan kejuangannya serta wawasan kebangsaan yang dimiliki para pendahulu kita sangat besar, bahkan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Lantas bagaimana perkembangan sekarang? Sangat ironis, memang. Banyak para pemuda kita yang tidak memiliki jiwa besar, bahkan sangat mengkhawatirkan, janganjangan terhadap lagu kebangsaan kita pun sudah tidak hafal, jangankan menghayati. Namun, kita sangat yakin dan semakin sadar, bahwa hanya melalui dunia pendidikanlah bangsa kita akan menjadi maju, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia, sekaligus merupakan barometer terhadap kualitas sumber daya manusia.</p><br/>Krisis moneter yang berlanjut dalam krisis ekonomi yang terjadi hingga puncaknya ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto dari kekuasaannya pada Mei 1998 yang lalu, telah mendorong reformasi bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi saja, melainkan juga terimbas dalam dunia pendidikan juga. Reformasi dalam bidang pendidikan, pada dasarnya merupakan reposisi dan bahkan rekonstruksi pendidikan secara keseluruhan atau secara komprehensif integral. Reformasi, reposisi dan rekonstruksi pendidikan jelas harus melibatkan penilaian kembali secara kritis pencapaian dan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.<br/><br/>Apabila kita amati secara garis besar, pencapaian pendidikan nasional kita masih jauh dan harapan, apalagi untuk mampu bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada tingkat global. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pendidikan nasional masih memiliki banyak kelemahan mendasar. Bahkan pendidikan nasional, menurut banyak kalangan, bukan hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter dan watak kepribadian (nation and character building), bahkan terjadi adanya degradasi moral.<br/><h2><strong>Reformasi Pendidikan</strong></h2><br/><p style="text-align:justify;">Kita harus sadar, bahwa pembentukan karakter dan watak atau kepribadian ini sangat penting, bahkan sangat mendesak dan mutlak adanya (tidak bisa ditawar-tawar lagi). Hal ini cukup beralasan. Mengapa mutlak diperlukan? Karena adanya krisis yang terus berkelanjutan melanda bangsa dan negara kita sampai saat ini belum ada solusi secara jelas dan tegas, lebih banyak berupa wacana yang seolah-olah bangsa ini diajak dalam dunia mimpi. Tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu Pemerintah mengeluarkan pandangan, bahwa bangsa kita akan makmur, sejahtera nanti di tahun 2030. Suatu pemimpin bangsa yang besar untuk mengajak bangsa atau rakyatnya menjadi "pemimpi" dalam menggapai kemakmuran yang dicita-citakan.</p><br/>Banyak kalangan masyarakat yang mempunyai pandangan terhadap istilah "kelatahan sosial" yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini memang terjadi dengan berbagai peristiwa, seperti tuntutan demokrasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa aturan, tuntutan otonomi sebagai kemandirian tanpa kerangka acuan yang mempersatukan seluruh komponen bangsa, hak asasi manusia yang terkadang mendahulukan hak daripada kewajiban. Pada akhirnya berkembang ke arah berlakunya hukum rimba yang memicu kesukubangsaan (ethnicity). Kerancuan ini menyebabkan orang frustasi dan cenderung meluapkan perasaan tanpa kendali dalam bentuk "amuk massa atau amuk sosial".<br/><br/>Berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan, pendidikan nasional pada saat yang sama (masih) tetap memikul peran multidimensi. Berbeda dengan peran pendidikan pada negara-negara maju, yang pada dasarnya lebih terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, peranan pendidikan nasional di Indonesia memikul beban lebih berat Pendidikan berperan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetap lebih luas lagi sebagai pembudayaan (enkulturisasi) yang tentu saja hal terpenting dan pembudayaan itu adalah pembentukan karakter dan watak (nation and character building), yang pada gilirannya sangat krusial bagi notion building atau dalam bahasa lebih populer menuju rekonstruksi negara dan bangsa yang lebih maju dan beradab.<br/><br/>Oleh karena itu, reformasi pendidikan sangat mutlak diperlukan untuk membangun karakter atau watak suatu bangsa, bahkan merupakan kebutuhan mendesak. Reformasi kehidupan nasional secara singkat, pada intinya bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih genuinely dan authentically demokratis dan berkeadaban, sehingga betul-betul menjadi Indonesia baru yang madani, yang bersatu padu (integrated). Di samping itu, peran pendidikan nasional dengan berbagai jenjang dan jalurnya merupakan sarana paling strategis untuk mengasuh, membesarkan dan mengembangkan warga negara yang demokratis dan memiliki keadaban (civility) kemampuan, keterampilan, etos dan motivasi serta berpartisipasi aktif, merupakan ciri dan karakter paling pokok dari suatu masyarakat madani Indonesia. Jangan sampai yang terjadi malah kekerasan yang meregenerasi seperti halnya yang terjadi di IPDN yang menjadi sorotan akhir-akhir ini (Kompas 16/4), Kekerasan fisik yang mengorbankan nyawa dan harta benda tersebut, sangat jelas terkait pula dengan masih bertahannya "kekerasan struktural" (structural violence) pada tingkat tertentu. Akibatnya, perdamaian hati secara hakiki tidak atau belum berhasil diwujudkan.<br/><br/>Oleh : Drs. Bambang Nurokhim<br/>http://www.tnial.mil.id/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/200/Default.aspx<br/><h2><strong>SUMBER DAYA MANUSIA, Salah Satu Pengaruh Terhambatnya Perkembangan Pendidikan</strong></h2><br/><p style="text-align:justify;"><a href="http://pakguruian.com/wp-content/uploads/2010/07/jangangalak2pa.jpg"><img alt="" border="0" src="http://pakguruian.com/wp-content/uploads/2010/07/jangangalak2pa.jpg?w=300" /></a><br/>Setelah rezim Orde Baru jatuh pada tahun 1998, semakin banyak kita lihat pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan perubahan sistem hampir di semua bidang seperti pada contohnya ekonomi, pendidikan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu.<br/>Disini kita akan lebih memfokuskan pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Negara kita Indonesia apabila kita analisa lebih rinci sebenarnya mempunyai banyak sekali tantangan terhadap perkembangan pendidikan, salah satunya yang sangat penting adalah minat siswa yang kurang dan berbagai kebijakan-kebijakan baru dan selalu berubah seakan-akan menjadikan siswa sebagai kelinci percobaan, dan juga korupsi yang bukanlah hanya dapat mencuri anggaran negara untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi dimasa yang akan datang yang dapat mengurangi anggaran negara untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan yang sedang berjalan.</p><br/>Di tanah air kita Indonesia ini, yang terdiri dari 17,000 pulau lebih, memang harus kita akui bahwa jalur komunikasi yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan masih sangatlah sulit. Pengembangannya pun tidak bisa kita pungkiri bahwa masih belum dapat dikatakan adil dan merata, contohnya adalah kota-kota besar biasanya mendapatkan dana yang jauh lebih banyak dan perhatian yang lebih dari pemerintah ketimbang daerah-daerah pedalaman yang seharusnya mendapatkan �special attentions� dari pemerintah tetapi masih belum juga dapat terlaksana.<br/>Kualitas pendidikan di Indonesia pun akan dapat ditingkatkan dengan cepat dan secara signifikan bilamana sumber daya manusia (guru yang berkualitas dan memliki profesionalisme yang tinggi) dan sumber daya lainnya yang sudah terdapat di Indonesia dapat dimanfaatkan merata. Akan tetapi, semua ini hanya bisa efektif jika suara masyarakat pendidikan secara luas didengarkan dan kemandirian ataupun kepercayaan masyarakat secara luas dapat dicapai.<br/><h2><strong>IDENTIFIKASI & ANALISA PERMASALAHAN</strong></h2><br/>Lalu apa yang sebenarnya menjadi penghambat perkembangan pendidikan saat ini? Dan apakah yang harus dihadapi bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat didalam perkembangan pendidikan di negara kita tercinta ini<br/>Ada beberapa hal yang sangat penting yang menjadi pokok permasalahan dari penghambat perkembangan pendidikan terlepas dari masalah alokasi dana pendidikan dari APBN/APBN 20% yang sampai saat ini masih belum jelas sistematika pembagian kewenangannya dan upaya peningkatan sumber daya manusia para pengajar yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan harus ditindak lanjuti, tetapi akan saya lebih fokuskan kepada 2 hal berikut;<br/><br/>1. Pendidikan di Indonesia belum maksimal mengajak semua pelajar berusaha untuk berfikir mandiri dan kurangnya penerapan ilmu menganalisa sesuatu. Memang pemerintah sudah menerapkan solusi yang masih terbilang baru yaitu sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) pengganti kurikulum 1994 yang menerapkan ilmu menganalisa dan menanamkan kemandirian di setiap pelajar tetapi apakah semua itu berjalan dengan lancar? Sedangkan menurut Drs.Yusuf Rianto, Dinas Pendidikan Kulon Progo, selama ini memang belum ada SK Menteri yang menetapkan pemberlakuan KBK. Jadi selama ini kebijakan KBK tersebut secara yuridis formal memang tidak ada dasar hukumnya. Beliau merasa sekarang ini hanya menjadi kelinci percobaan saja. Kurikulum yang selalu berubah-ubah pada setiap pergantian menteri pendidikan menajamkan pandangan masyarakat bahwa ada unsure politik didalamnya dan membuat masyarakat berasumsi bahwa pemerintah tidak ada mempunya konsistensi terhadap sebuah keputusan yang telah diambil. Pada akhirnya pihak siswalah yang paling dirugikan, pelajar yang dipaksa menerima perubahan yang begitu cepat, tanpa alasan yang memadai. Beliau juga menegaskan bahwa ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah yang sangat ragu-ragu dan mengambil langkah cepat tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi, menunjukkan pemerintah dalam hal ini Depdiknas dinilai selalu tergesa-gesa, reaktif, tidak transparan dan partisipatif.<br/><br/>2. Kebijakan Nilai UAN (Ujian Akhir Nasional) / Ujian Akhir Semester atau sejenisnya yang terbilang sangat memaksakan para pelajar. Didalam artikelnya Bapak Achmad Sentosa, seorang advisor untuk Partnership for Governance Reform in Indonesia menyatakan kekhatirannya bahwa UAN hanya akan mememperpanjang deret masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. UAN mempunyai dampak negatif yang sangat besar terhadap perkembangan mental pelajar Indonesia. Kita dapat mengambil satu contoh nyata, dikutip dari kompas cyber media edisi Juni 2006 seorang siswa SMK di Pontianak memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya lantaran tidak lulus didalam UAN, ini sudah jelas bahwa kebijakan tersebut telah menurunkan selera serta mentalitas pelajar untuk saling berkompetensi dalam menuntut ilmu. Pasal 60 UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecedasannya. Apabila sistem pendidikan kita melalui kebijakan konversi nilai tidak mampu menghargai siswa sesuai dengan bakat dan tingkat kecedasannya, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.<br/>William Chang juga menyebutkan dalam artikel yang pernah di muat di media yang sama kompas bahwa, penerapan instrument multiple choice pada UAN juga tidaklah terlalu cukup untuk merepresentasikan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa secara komprehensif dan objektif. Lama kelamaan secara tidak langsung, dari satu sisi, sistem ini akan lebih condong untuk menghargai pelajar yang mempunyai intelektualitas yang tinggi daripada anak-anak yang mempunyai tingkat intelektualitas sedang dan rendah. Dengan begitu pelajar yang mempunyai tingkat intelektualitas sedang dan rendah akan mengalami suatu perang batin apakah mereka cukup kompeten atau tidak. Dan apabila ini terus berlanjut tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak pelajar Indonesia pada masa mendatang yang akan mengalami penurunan mental yang selanjutnya akan menjadi salah satu pengambat dalam perkembangan pendidikan itu sendiri dan masalah ini sudah bisa digolongkan pada diskriminatif dalam dunia pendidikan formal.<br/><h2><strong>USULAN SOLUSI PERMASALAHAN</strong></h2><br/>Melihat 2 jenis permasalahan dan setelah bersama-sama kita analisa masalah diatas, saya mempunyai beberapa usulan mengenai solusi dari setiap permasalahan diatas, berurutan dari nomor identifikasi permasalahan, yaitu;<br/><br/>1. Memotivasi minat pelajar Indonesia untuk mencintai sekolah. Dengan cara, pelajar dituntun untuk mengikut sertakan dirinya berperan aktif dalam belajar dan mengembangkan kreatifitas pelajar. Sebagai salah satu sample pendidikan negara maju dan saya akan mencoba memberikan sebuah perbandingan dari pendidikan di Finlandia yang menjadi negara dengan sistem sekolah terbaik di dunia, menurut Alex Steffan seorang Direktur Eksekutif World Changing Weblog.<br/>Didalam artikel yang dimuat di Website Negara Finlandia penulis Virual Finland yaitu Sarra Korpela, setiap sekolah di Finlandia dianjurkan untuk memiliki ruang tersendiri untuk pembuatan majalah, musik, drama, ilmu pengetahuan seperti laboratorium, pendidikan lingkungan, ruang olahraga dan perpustakaan. Dan kebanyakan memiliki taman yang diisi dengan tempat duduk santai untuk membaca. Kembali ke jam pelajaran, mereka lebih banyak memilih pekerjaan kelompok daripada bekerja secara individu, agar tidak hanya menerima pelajaran tetapi juga bisa mengimplementasikannya.<br/>Di web yang sama Alex Steffan mengatakan, �maybe the secret is what they don't do: Finnish students spend less time in class than students in any other industrialized nation�.<br/>Dari contoh-contoh diatas kita bisa mengambil gagasan baru bahwa untuk mencapai pendidikan yang aktif dan kreatif sekolah tidak boleh hanya dijadikan tempat untuk sekedar belajar tetapi juga untuk bermain dan tempat yang bisa menunjang pengekspresian minat dan bakat terpendam siswa.<br/>Untuk masalah kurikulum yang sedang terjadi menurut saya, pergantian kurikulum yang terus menerus akan merusak tatanan pendidikan yang telahada, dan pada akhirnya akan bingung dimana kurikulum kita sebenarnya berada dana akan dibawa kemana kurikulum kita. Seharusnya pemerintah melakukan reevaluasi dari kurikulum yang ada untuk menghilangkan hal-hal yang tidak relevan dan menambah hal yang masih harus diisi dalam kurikulum tersebut. Sehingga pemerintah tidak lagi melakukan pergantian yang berulang-ulang.<br/><br/>2. UAN dapat terus dilaksanakan apabila dalam konteks untuk dapat mengetahui pencapaian target pendidikan nasional, dengan begitu pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang sudah mencapai target dan daerah mana yang belum agar dapat ditindaklanjuti kemudian. Tetapi, UAN tidaklah perlu dilaksanakan apabila hanya bertujuan untuk standarisasi kelulusan. Saya berikan dua contoh ilustrasi dampak yang akan terjadi apabila UAN menjadi stardarisasi kelulusan. Ada seorang pelajar yang rajin dan pintar, tidak pernah bolos, selalu juara, berkepribadian positif akan tetapi, tetapi karena pada malam sebelum ujian, salah satu keluarganya sakit, sehingga harus masuk rumah sakit dan harus menemani, ketika pagi harinya ujian berlangsung dia mengerjakan soal diliputi dengan perasaan was-was, tidak dapat berkonsentrasi penuh dan akhirnya hasil ujiannya dinyatakan gagal. Dan sebaliknya seorang siswa lainnya yang sering bolos, nilainya kurang memuaskan, tetapi pada saat ujian, kebetulan duduk berdekatan dengan anak yang pintar, sehingga dapat mencontek, akhirnya ujiannya dinyatakan lulus. Kita bisa melihat dari dua contoh diatas bahwa sungguh tidak adil apabila Ujian Akhir Nasional harus dijadikan standarisasi kelulusan siswa. Apakah pendidikan seperti ini yang diharapkan pemerintah kita?? Apakah pemerintah terlalu mementingkan sebuah nilai?? Apakah di Indonesia ilmu sudah bisa dibayar dengan sebuah nilai ujian???? Seharusnya pemerintah memberi kesempatan dan otonomi kepada sekolah dalam hal ini adalah guru untuk menentukan kelulusan karena gurulah yang paling mengetahui proses perkembangan siswa selama di sekolah.<br/>Menanggapi pendapat dari William Chang, saya mengusulkan agar penerapan instrument ujian untuk Multiple Choice diganti atau ditambahkan dengan penerapan studi kasus dalam ujian dan pembelajaran dan essay untuk meningkatkan ilmu menganalisa siswa. Didalam buku yang ditulis oleh Fredrick G.Brown disebutkan bahwa dengan essay para pelajar dan pengajar dapat mengukur pengetahuan dan ketrampilan siswa atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Terdapat beberapa alasan mengapa mengukur pencapaian siswa. Sebelum itu kita menuju alasan tersebut mari kita ulas bersama apa yang dimaksud dengan pencapaian siswa. Implikasi kemampuan mengekspresikan pengetahuan ini ke berbagai cara, melihat hubungan dengan pengetahuan lain, dan dapat mengaplikasikannya ke situasi baru, contoh dan masalah. Ketrampilan kita artikan mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu.<br/><br/>Dua statement solusi tersebut ternyata memiliki hubungan yang kuat dan hubungan timbal balik demi mencapai pendidikan Indonesia yang didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang didukung dengan kurikulum yang transparan. Yang dimaksudkan dengan transparan disini adalah kejelasan proses kurikulum dan memiliki simbiosis mutualisme antara pemerintah dan anggota sekolah (guru dan pelajar).<br/><br/>Referensi :<br/>Amriel,Reza Indragiri,2006.�Sekolah dan Kejahatan Kerah Putih�.<br/><h2><strong>PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN</strong></h2><br/>Bukan hal yang asing, bila kita seringkali mendengar semboyan ini: Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pmerintah, orang tua, dan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, khususnya untuk daerah pedesaan di Kabupaten Tegal, peran serta masyarakat masih sangat kecil. Walaupun sekarang semua sekolah telah membentuk Komite Sekolah yang pada prinsipnya merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, namun belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.<br/><br/>Beberapa sekolah memang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tetapi bila dilihat dari aspek kualitas, masih terkategori pada Tingkatan III dan Tingkatan IV. Lebih menyedihkan, beberapa sekolah kondisinya justru berada pada Tingkatan I saja.<br/><br/>Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat (dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi), yaitu:<br/><br/><strong>1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia.</strong> Jenis PSM ini adalah jenis yang paling umum (ironisnya dunia pendidikan kita!). Pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka.<br/><strong>2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga.</strong> Pada PSM jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga.<br/><strong>3. Peran serta secara pasif.</strong> Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya.<br/><strong>4. Peran serta melalui adanya konsultasi.</strong> Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya.<br/><strong>5. Peran serta dalam pelayanan. </strong>Orang tua/masyakarat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tur, pramuka, kegiatan keagamaan, dsb.<br/><strong>6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan.</strong> Misalnya sekolah meminta orang tua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi, dsb. Dapat pula misalnya, berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu, dsb.<br/><strong>7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. </strong>Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).<br/><br/>ditulis oleh Abdul Wahab<br/>Mangutip pada (Sumber: Buku Paket Pelatihan Awal untuk Sekolah dan Masyarakat, Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Program Manajemen Berbasis Sekolah, 2006)

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dan pengertia...

Baca selengkapnya »